Jakarta, 18 November 2024 – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa produksi peternak dan koperasi susu lokal akan diprioritaskan sebagai pemasok dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang dijadwalkan dimulai pada Januari 2025. Program ini diharapkan dapat menjangkau 15 juta penerima manfaat, dengan kebutuhan susu yang sangat besar.
Menkop Budi Arie Pastikan Koperasi Susu Jadi Pemasok Utama Program Makan Bergizi 2025
(Diperbarui: 19 November 2024)
SW
Sandika Wijaya
Rusdimedia.com
#image_title
“Program makan bergizi gratis di tahap awal 2025 ini menyasar 15 juta penerima manfaat. Kalau 15 juta itu rata-rata 200 ml susu, artinya sehari perlu 3 juta liter susu. Nah, gabungan koperasi seluruh Indonesia (GKSI), kemarin saya sudah cek, mereka per hari 1,3 juta liter susu. Artinya kan kurang dari setengah, kurang dari 50%,” jelas Budi Arie di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Senin (18/11).
Meski demikian, Budi Arie menegaskan kepada Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) agar tidak khawatir mengenai penyerapan produksi susu. “Artinya nggak usah khawatir, saya sudah bilang sama teman-teman GKSI, nggak usah khawatir susu kalian tidak terbeli atau terserap. Karena pasti akan diutamakan,” tambahnya.
Impor Sapi Perah untuk Tingkatkan Produksi
Guna memenuhi kebutuhan susu yang masih jauh dari cukup, pemerintah berencana mengimpor sapi perah. Hal ini dilakukan karena populasi sapi perah di Indonesia yang masih rendah, sekitar 300 ribu ekor, dengan produktivitas harian yang juga masih minim, berkisar 10-12 liter per ekor.
Budi Arie juga menyoroti potensi besar dari kandang kosong yang belum dimanfaatkan. “Memang dari angka-angka ini agak memperhatikan karena GKSI bilang sama saya laporan masih ada sekitar 65 ribu kandang kosong. Nah, kalau 65 ribu kandang kosong itu diisi oleh sapi, itu rata-rata 10 liter aja,” paparnya.
Antisipasi Kasus Boyolali
Dalam kesempatan yang sama, Budi Arie menyinggung kasus protes peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali akibat pembatasan kuota oleh Industri Pengolahan Susu (IPS). Ia memastikan bahwa kasus serupa tak akan terulang.
“Begini, itu memang ada berbagai persoalan teknik, soal timbangan susu, kualitas susu. Ada alat-alatnya lah yang sehingga membuat tidak terjadi kesepakatan. Tapi ya, itu harus dijembatani,” ujar Budi Arie.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik tersebut dan mencegah penyebaran masalah ke daerah lain. “Tapi kasus yang susu di Boyolali ini mudah-mudahan tidak terjadi di tempat lain,” pungkasnya.
Program makan bergizi gratis ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi masyarakat, sekaligus mendukung kesejahteraan peternak dan koperasi susu di seluruh Indonesia. (***)
