Pemkab Pesisir Barat Siap Pertahankan Opini WTP Lewat Pemeriksaan LKPD 2024

Gunawan menjelaskan bahwa pemeriksaan terinci atas LKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, meski pemeriksaan bersifat rutin, Pemkab Pesibar tetap menyadari adanya potensi kekurangan yang harus terus diperbaiki.

"Kami berharap tim pemeriksa dapat memberikan masukan, saran, dan pendapat untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan keuangan. Ini menjadi media informasi dua arah yang penting bagi pembinaan dan pengawasan ke depan," ujar Gunawan.

Ia juga mengingatkan seluruh OPD untuk menjadikan kelemahan di masa lalu sebagai pelajaran.

"Kesalahan yang sama jangan terulang. Bupati meminta segala permintaan BPK harus diselesaikan pada hari itu juga," tandasnya.

Gunawan menegaskan bahwa Bupati Dedi Irawan akan terus memantau proses pemeriksaan dan meminta kepala OPD untuk bersikap proaktif serta memahami setiap permintaan dari tim pemeriksa.

"Jika ada yang tidak dimengerti, segera konsultasikan dengan Inspektorat atau langsung dengan pemeriksa," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Gunawan mengimbau seluruh OPD agar bersikap kooperatif dan tidak meninggalkan tempat selama pemeriksaan berlangsung kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak dan seizin pimpinan daerah. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa tim BPK akan bekerja secara profesional dan setiap temuan akan segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, Pemkab Pesibar berkomitmen menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan demi keberlanjutan pembangunan daerah. (***)