Vietnam Hapus Tingkat Pemerintahan Distrik, Lakukan Reformasi Birokrasi Besar-Besaran

Reformasi birokrasi ini bukan langkah tunggal. Sebelumnya, pada Februari 2025, pemerintah Vietnam telah memangkas jumlah kementerian yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 23.000 pegawai negeri sipil. Langkah ini ditujukan untuk menghemat miliaran dolar dari belanja negara dan mengurangi satu dari lima posisi dalam sektor publik.

Langkah Strategis Menuju Visi 2030

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam sekaligus pemimpin tertinggi negara itu, To Lam, menegaskan bahwa restrukturisasi total diperlukan untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

"Restrukturisasi menyeluruh diperlukan agar negara dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan dan naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah pada 2030," tegas To Lam.

Reformasi ini dipandang sebagai langkah berani Vietnam dalam membentuk birokrasi yang lebih ramping, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan nasional, di tengah kompetisi ekonomi regional yang kian ketat. Namun demikian, dampak sosial dari pemangkasan besar-besaran ini masih akan terus menjadi sorotan di masa mendatang. (***)