China Pertimbangkan Subsidi Rp 190 Juta Per Anak untuk Atasi Krisis Populasi

China saat ini menghadapi tantangan serius terkait krisis populasi yang semakin memburuk. Desakan datang dari banyak pihak agar pemerintah meningkatkan subsidi menjadi Rp 190 juta per anak. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan angka kelahiran yang terus menurun. Kekhawatiran ini muncul seiring penurunan populasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial negara tersebut.

Detail Peristiwa

Tingkat kelahiran di China telah mengalami penurunan drastis selama beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2022, tingkat kelahiran mencapai titik terendah dengan hanya 7,52 kelahiran per 1.000 orang, menurut data dari Biro Statistik Nasional China. Hal ini menandai tahun ketiga berturut-turut di mana angka kelahiran berada di bawah 10 per 1.000 orang.

Penurunan angka kelahiran ini bertepatan dengan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia, yang diperkirakan akan mencapai hampir 500 juta orang pada tahun 2050. Kondisi ini menempatkan tekanan berat pada sistem kesejahteraan sosial dan infrastruktur kesehatan China, yang memerlukan peremajaan populasi untuk tetap berfungsi secara efektif.

Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk membalikkan tren ini, termasuk menghapus kebijakan satu anak yang kontroversial dan memperkenalkan insentif bagi keluarga yang memiliki lebih dari satu anak. Namun, langkah-langkah ini belum cukup efektif untuk mengubah arah penurunan populasi secara signifikan.

Angka, Tanggal, dan Aktor Utama

Desakan untuk meningkatkan subsidi menjadi Rp 190 juta per anak datang dari berbagai kalangan, termasuk ekonom dan demografer terkemuka. Subsidi ini diusulkan untuk membantu meringankan beban finansial keluarga yang memiliki anak, sehingga lebih banyak pasangan muda terdorong untuk memiliki anak.

Saat ini, subsidi yang diberikan kepada keluarga baru di China bervariasi antar daerah, dengan beberapa provinsi menawarkan subsidi yang relatif rendah. Misalnya, di Beijing, subsidi untuk keluarga dengan anak baru hanya sekitar Rp 15 juta, jauh di bawah angka yang diusulkan.

Baca juga: Protes Ribuan Warga di Washington: Mempertanyakan Aturan Pemilu Baru yang Kontroversial

Beberapa tokoh yang terlibat dalam diskusi mengenai kebijakan ini termasuk Zhang Juwei, seorang peneliti dari Akademi Ilmu Sosial China, yang telah vokal dalam menyerukan peningkatan subsidi sebagai langkah penting untuk mengatasi krisis populasi.

Latar Belakang dan Sejarah

Krisis populasi di China tidak dapat dilepaskan dari kebijakan keluarga berencana yang ketat pada masa lalu. Kebijakan satu anak yang diterapkan pada tahun 1979 bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan populasi yang pada saat itu dianggap berlebihan. Kebijakan ini berkontribusi pada penurunan signifikan angka kelahiran selama beberapa dekade berikutnya.

Meskipun kebijakan tersebut telah dilonggarkan pada tahun 2015, dan akhirnya dihapuskan pada tahun 2016 dengan diperbolehkannya memiliki dua anak, banyak keluarga tetap enggan untuk menambah jumlah anak karena alasan ekonomi dan sosial. Biaya hidup yang tinggi, terutama di kota-kota besar, serta tekanan pekerjaan yang berat, menjadi faktor utama yang menghambat pasangan muda untuk memiliki lebih banyak anak.