Pemerintah Amerika Serikat melonggarkan sebagian sanksi terhadap sektor minyak Venezuela dengan mengizinkan perusahaan-perusahaan AS melakukan transaksi dengan perusahaan minyak negara Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA). Kebijakan ini diumumkan Departemen Keuangan AS pada Rabu waktu setempat.
Langkah tersebut diambil di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik yang terus memanas antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pemerintahan Presiden Donald Trump mencari cara untuk meningkatkan pasokan minyak global guna menekan kenaikan harga energi.
Departemen Keuangan mengeluarkan lisensi khusus yang memungkinkan PDVSA menjual minyak Venezuela secara langsung kepada perusahaan Amerika maupun pasar global. Kebijakan ini menjadi perubahan besar setelah Washington selama bertahun-tahun membatasi keras transaksi dengan pemerintah Venezuela dan sektor energinya.
Namun, pelonggaran tersebut tetap disertai sejumlah batasan ketat. Pembayaran dari transaksi minyak tidak boleh langsung diberikan kepada PDVSA atau entitas Venezuela yang terkena sanksi. Dana tersebut harus masuk ke rekening khusus yang dikendalikan pemerintah Amerika Serikat.
Dengan mekanisme itu, perdagangan minyak tetap berjalan tetapi arus uangnya berada di bawah pengawasan Washington.
Selain itu, pemerintah AS juga melarang transaksi yang melibatkan Rusia, Iran, Korea Utara, Kuba, serta sejumlah entitas asal China. Transaksi yang berkaitan dengan utang atau obligasi Venezuela juga tidak diizinkan dalam lisensi tersebut.
Tekanan Harga Minyak Dunia
Keputusan ini muncul ketika harga minyak global melonjak tajam. Ketegangan meningkat setelah Iran menghentikan lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi jalur transit sekitar seperlima perdagangan minyak dunia dari Teluk Persia.
Penutupan jalur tersebut memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi global dan mendorong harga minyak naik signifikan di pasar internasional.
Untuk meredam dampak jangka pendek terhadap pasar energi, Gedung Putih juga mengumumkan kebijakan tambahan. Presiden Donald Trump memberikan pengecualian sementara selama 60 hari terhadap aturan Jones Act.
Undang-undang yang berlaku sejak era 1920-an itu mewajibkan pengiriman barang antar pelabuhan di Amerika menggunakan kapal berbendera AS. Aturan tersebut sering dikritik karena dianggap meningkatkan biaya transportasi energi di dalam negeri.
Dengan pengecualian sementara tersebut, kapal non-AS dapat digunakan untuk mengangkut sumber daya penting seperti minyak, gas alam, pupuk, dan batu bara ke berbagai pelabuhan di Amerika.
Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan kebijakan tersebut bertujuan mengurangi gangguan jangka pendek di pasar energi akibat konflik dengan Iran.
Upaya Mendorong Investasi di Venezuela
Lisensi baru dari Departemen Keuangan juga dirancang untuk mendorong investasi baru di sektor energi Venezuela.
Seorang pejabat Departemen Keuangan mengatakan kebijakan ini diharapkan memberikan manfaat bagi Amerika Serikat sekaligus Venezuela dengan meningkatkan pasokan minyak global.
Meski demikian, pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim karena tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi tersebut secara publik.
Lisensi ini memungkinkan perusahaan yang telah beroperasi sebelum 29 Januari 2025 untuk membeli minyak Venezuela serta melakukan transaksi yang sebelumnya dilarang oleh sanksi Amerika.
Kebijakan tersebut secara efektif membuka kembali akses Venezuela ke pasar minyak global setelah bertahun-tahun terisolasi akibat sanksi ekonomi.
Perubahan Kebijakan Setelah Operasi Militer AS
Pelonggaran sanksi ini terjadi setelah operasi militer Amerika Serikat pada Januari lalu yang menggulingkan dan menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro.
Setelah operasi tersebut, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan secara efektif mengelola Venezuela dan menjual minyak negara itu.
Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak terbesar di dunia dan pernah menjadi salah satu ekonomi terkuat di Amerika Latin.
Namun dalam dua dekade terakhir, produksi minyak negara itu anjlok akibat kombinasi korupsi, salah kelola industri energi, serta sanksi ekonomi dari Amerika Serikat.
Produksi minyak Venezuela yang pada 1999 mencapai sekitar 3,5 juta barel per hari turun drastis menjadi kurang dari 400 ribu barel per hari pada 2020.
Penurunan tersebut terjadi sejak era pemerintahan Hugo Chávez, mentor politik Maduro, yang mulai memimpin Venezuela pada akhir 1990-an.
Dampak Ekonomi di Dalam Negeri
Perekonomian Venezuela sangat bergantung pada ekspor minyak. Krisis ekonomi berkepanjangan telah memukul keras kondisi masyarakat.
Data bank sentral Venezuela menunjukkan tingkat inflasi tahunan mencapai sekitar 475 persen pada tahun lalu. Lonjakan harga membuat biaya makanan dan kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau oleh banyak warga.
Sebagian besar pekerja sektor publik hanya memperoleh gaji sekitar 160 dolar AS per bulan, sementara rata-rata pekerja sektor swasta mendapatkan sekitar 237 dolar AS.
Kondisi tersebut memicu kritik dari sejumlah pihak yang menilai kebijakan pelonggaran sanksi justru memberikan keuntungan bagi elite politik yang masih loyal terhadap Maduro.
Para pengkritik menilai pemerintah sementara Venezuela masih menghadapi persoalan serius terkait represi politik, korupsi, serta pelanggaran hak asasi manusia.
Riwayat Sanksi Minyak Venezuela
Pada 2019, pemerintahan Trump periode pertama menjatuhkan sanksi keras terhadap PDVSA. Langkah tersebut bertujuan menekan pemerintahan Maduro yang dituduh melakukan praktik korupsi dan kebijakan anti-demokrasi.
Sanksi tersebut secara efektif menutup akses Venezuela ke pasar minyak global. Pemerintah Venezuela kemudian terpaksa menjual minyaknya dengan potongan harga besar, sekitar 40 persen di bawah harga pasar.
Sebagian besar minyak Venezuela dijual ke pembeli di Asia, termasuk China.
Dalam beberapa kasus, pemerintah Venezuela bahkan menerima pembayaran dalam bentuk rubel Rusia, barter barang, hingga mata uang kripto.
Namun lisensi baru dari Departemen Keuangan menegaskan bahwa pembayaran dalam bentuk emas atau mata uang kripto tidak diperbolehkan, termasuk token kripto Petro yang diluncurkan pemerintah Venezuela pada 2018.
Dengan kebijakan terbaru ini, pemerintahan Trump berharap pasokan minyak global dapat meningkat sekaligus menstabilkan harga energi di tengah konflik geopolitik yang masih berlangsung. (***)
