Realisasi APBD Lampung Lampaui Rata-Rata Nasional, Bukti Kinerja Keuangan Daerah Kian Optimal

Pemerintah Provinsi Lampung mencatatkan kinerja keuangan yang positif di semester pertama tahun ini. Berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp2,2 triliun atau sebesar 30,23% dari total proyeksi tahun anggaran berjalan. Di sisi lain, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 24,62%.

Capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang terukur dan efisien. Jika seluruh data ini telah resmi terlaporkan ke Kementerian Dalam Negeri, maka realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung berada di atas rata-rata nasional.

“Realisasi ini dihitung secara menyeluruh, termasuk pendapatan dan belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),” ungkap perwakilan BPKAD dalam laporan resmi. Hal ini mengacu pada struktur penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang meskipun tidak dikelola langsung melalui kas daerah, namun berkontribusi signifikan terhadap keseluruhan APBD.

Nilai pengelolaan di luar RKUD, seperti Dana BOS dan BLUD, saat ini diperkirakan melebihi Rp350 miliar. Meskipun pengesahan dana tersebut masih menunggu proses administrasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan Dana BOSP per semester, namun secara praktik, penerimaan dan pengeluaran dari pos ini telah berlangsung dan dihitung dalam realisasi keuangan daerah.

“De facto, aktivitas keuangan Dana BOS dan BLUD telah terealisasi di lapangan. Oleh karena itu, kami memasukkannya dalam penghitungan realisasi APBD daerah,” jelas BPKAD.

Seluruh data dan angka realisasi yang telah dihimpun akan dirilis secara resmi dalam rapat koordinasi yang akan datang, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja Pengelolaan Kas Daerah Sangat Efisien

Menariknya, pencapaian ini tidak hanya tercermin dari besarnya nilai realisasi pendapatan dan belanja, tetapi juga dari efisiensi pengelolaan kas harian Pemerintah Provinsi Lampung. BPKAD mencatat, jumlah uang yang mengendap di kas daerah setiap hari tidak melebihi 0,03% dari total anggaran.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap penerimaan yang masuk ke kas daerah segera didistribusikan untuk membiayai kegiatan dan kebutuhan daerah secara optimal.

“Artinya, tidak ada idle money dalam kas daerah. Ini cerminan dari sistem pengelolaan yang efektif, cepat, dan tepat sasaran,” ujar salah satu pejabat keuangan daerah.

Kondisi ini sekaligus menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menerapkan prinsip good governance dalam tata kelola keuangan publik. Pengeluaran diarahkan secara strategis dan proporsional, sehingga dapat memberikan dampak langsung terhadap pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas

Penghitungan yang melibatkan unsur di luar RKUD juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih komprehensif. Ini menjadi langkah penting dalam menguatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dua elemen utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung, Dr. Ridwan Hanafiah, kebijakan inklusif seperti ini mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Ketika realisasi keuangan dihitung secara utuh, termasuk unsur-unsur non-kasda seperti Dana BOS dan BLUD, maka publik akan lebih memahami gambaran menyeluruh tentang pengelolaan fiskal pemerintah,” kata Dr. Ridwan.

Ia juga menambahkan bahwa pendekatan seperti ini penting untuk dijadikan praktik terbaik (best practice) di daerah lain, karena mendorong efisiensi sekaligus memperkaya kualitas data fiskal yang disampaikan kepada pemerintah pusat.

Arah Kebijakan Keuangan yang Responsif

Efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah juga menandakan bahwa Pemprov Lampung memiliki arah kebijakan keuangan yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Anggaran yang masuk segera dialokasikan untuk program dan kegiatan prioritas, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, maupun layanan kesehatan.

Pemerintah daerah tidak menumpuk dana tanpa tujuan yang jelas. Justru, setiap rupiah yang diterima langsung diarahkan untuk memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

“Ini mencerminkan semangat Pemprov Lampung untuk mempercepat pertumbuhan daerah melalui pengelolaan fiskal yang cermat dan cepat,” kata seorang analis ekonomi regional dari Bappeda Lampung.

Dengan realisasi pendapatan yang melebihi 30% dan belanja lebih dari 24%, serta efisiensi kas daerah harian di bawah 0,03%, Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan performa keuangan yang patut diapresiasi. Jika tren ini terus berlanjut, Lampung bisa menjadi model pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berorientasi pada hasil.