Microsoft Hentikan Layanan Cloud untuk Unit Militer Israel Usai Temuan Dugaan Pengawasan Warga Gaza

Selain laporan media, Microsoft juga menghadapi tekanan internal melalui gerakan “No Azure for Apartheid” yang digerakkan oleh para karyawan. Kelompok ini menyambut baik langkah perusahaan, namun menilai respons tersebut belum memadai. Mereka menuntut penghentian total semua kontrak dengan militer dan pemerintah Israel. “Respons Microsoft tidak cukup, namun ini juga merupakan contoh pertama yang diketahui dari perusahaan teknologi AS yang menarik layanan yang diberikan kepada militer Israel sejak awal genosida,” bunyi pernyataan kelompok tersebut. Gerakan ini sebelumnya menggelar protes, termasuk mengganggu acara perusahaan dan melakukan aksi duduk di kampus Microsoft Redmond, yang berujung pada penangkapan dan pemecatan sejumlah karyawan. Tekanan serupa juga dialami raksasa teknologi lain seperti Amazon dan Google, khususnya terkait Proyek Nimbus—kontrak bernilai 1,2 miliar dolar AS untuk penyediaan layanan cloud bagi pemerintah Israel. Tahun lalu, Google bahkan memecat puluhan karyawan yang melakukan aksi duduk di kantor New York dan Sunnyvale sebagai bentuk penolakan terhadap kontrak tersebut.

Sorotan PBB

Microsoft, Amazon, dan Google juga tercatat dalam laporan yang dikeluarkan Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese. Laporan tersebut memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan yang berbisnis dengan Israel berisiko terlibat dalam pelanggaran HAM serius dan kejahatan kemanusiaan di Gaza maupun Tepi Barat yang diduduki. Dengan keputusan terbaru ini, Microsoft menjadi salah satu perusahaan teknologi besar pertama dari Amerika Serikat yang secara terbuka menarik sebagian layanannya dari militer Israel, sebuah langkah yang dipandang sebagai preseden penting di tengah meningkatnya sorotan global terhadap konflik Palestina-Israel. (***)