Saluran Whatsapp Gratis Microsoft mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sebagian layanan komputasi awan (cloud) Azure yang digunakan unit militer Israel. Keputusan ini diambil setelah penyelidikan internal menemukan bukti penggunaan teknologi tersebut dalam pengawasan massal terhadap warga sipil di Gaza.
Brad Smith, Vice Chair dan President Microsoft, menegaskan pihaknya berpegang pada prinsip bahwa perusahaan tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap masyarakat sipil. “Kami telah menerapkan prinsip ini di setiap negara di seluruh dunia, dan kami telah menegaskannya berulang kali selama lebih dari dua dekade,” ujarnya, dikutip dari The Seattle Times, Jumat (26/9).
Investigasi Internal
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari laporan investigasi gabungan oleh The Guardian, majalah Israel-Palestina +972, dan media berbahasa Ibrani Local Call pada awal Agustus lalu. Laporan tersebut mengungkap Unit 8200, intelijen militer elite Israel, memanfaatkan layanan cloud Microsoft Azure untuk membangun gudang data raksasa yang berisi jutaan rekaman panggilan telepon warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Microsoft sebelumnya sempat melakukan tinjauan internal pada Mei 2025, namun tidak menemukan indikasi pelanggaran. Namun, penyelidikan kedua yang dimulai 15 Agustus justru mendukung elemen-elemen laporan media tersebut, termasuk penggunaan kapasitas penyimpanan Azure dan layanan AI untuk tujuan pengawasan.
Meski menonaktifkan layanan bagi unit spesifik ini, Smith menekankan bahwa keputusan tersebut tidak akan memengaruhi dukungan Microsoft di bidang keamanan siber bagi Israel maupun negara-negara lain di Timur Tengah. “Seperti yang sudah saya sampaikan. Microsoft bukanlah pemerintah atau negara. Kami adalah sebuah perusahaan. Seperti setiap perusahaan, kami yang memutuskan produk dan layanan apa yang akan kami tawarkan kepada pelanggan kami,” jelasnya.
Tekanan Internal dan Protes Karyawan
Selain laporan media, Microsoft juga menghadapi tekanan internal melalui gerakan “No Azure for Apartheid” yang digerakkan oleh para karyawan. Kelompok ini menyambut baik langkah perusahaan, namun menilai respons tersebut belum memadai. Mereka menuntut penghentian total semua kontrak dengan militer dan pemerintah Israel.
“Respons Microsoft tidak cukup, namun ini juga merupakan contoh pertama yang diketahui dari perusahaan teknologi AS yang menarik layanan yang diberikan kepada militer Israel sejak awal genosida,” bunyi pernyataan kelompok tersebut. Gerakan ini sebelumnya menggelar protes, termasuk mengganggu acara perusahaan dan melakukan aksi duduk di kampus Microsoft Redmond, yang berujung pada penangkapan dan pemecatan sejumlah karyawan.
Tekanan serupa juga dialami raksasa teknologi lain seperti Amazon dan Google, khususnya terkait Proyek Nimbus—kontrak bernilai 1,2 miliar dolar AS untuk penyediaan layanan cloud bagi pemerintah Israel. Tahun lalu, Google bahkan memecat puluhan karyawan yang melakukan aksi duduk di kantor New York dan Sunnyvale sebagai bentuk penolakan terhadap kontrak tersebut.
Sorotan PBB
Microsoft, Amazon, dan Google juga tercatat dalam laporan yang dikeluarkan Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese. Laporan tersebut memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan yang berbisnis dengan Israel berisiko terlibat dalam pelanggaran HAM serius dan kejahatan kemanusiaan di Gaza maupun Tepi Barat yang diduduki.
Dengan keputusan terbaru ini, Microsoft menjadi salah satu perusahaan teknologi besar pertama dari Amerika Serikat yang secara terbuka menarik sebagian layanannya dari militer Israel, sebuah langkah yang dipandang sebagai preseden penting di tengah meningkatnya sorotan global terhadap konflik Palestina-Israel. (***)
