Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan kebijakan kenaikan gaji bagi seluruh hakim di Indonesia. Kebijakan ini disampaikan langsung dalam sambutannya pada acara pengukuhan 1.451 hakim di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, pada Kamis (12/6/2025).
Presiden Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim Hingga 280%
(Diperbarui: 14 Juni 2025)
SW
Ghallaby Zasy
Rusdimedia.com
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum, khususnya para hakim yang memegang peran penting dalam menjaga keadilan di tanah air.
“Saya, Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim,” ujar Prabowo di hadapan para hakim yang hadir dan disambut tepuk tangan meriah.
Presiden menjelaskan bahwa kenaikan gaji bersifat variatif sesuai golongan, dengan persentase tertinggi mencapai 280%, khususnya bagi hakim di level paling junior.
“Kenaikan tertinggi mencapai 280% dan itu untuk golongan paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan,” tambahnya.
Kebijakan ini, menurut Prabowo, tidak hanya sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para hakim, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat integritas lembaga peradilan. Presiden menegaskan bahwa ia akan memantau langsung pelaksanaan kebijakan ini guna memastikan transparansi dan keadilan.
Presiden Prabowo turut mengingatkan bahwa kekayaan dan kekuatan ekonomi Indonesia harus dikelola dengan bijak untuk kepentingan seluruh rakyat.
“Saya sudah lihat angka-angkanya, negara kita kuat, makmur, kaya. Yang penting kekayaan itu harus kita jaga, harus kita kelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia semua,” pungkasnya.
Dengan kenaikan ini, diharapkan para hakim dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional, bebas dari intervensi, dan mampu memberikan putusan yang mencerminkan keadilan substantif.
Kebijakan ini juga dinilai sebagai sinyal positif bahwa reformasi di sektor hukum akan menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo Subianto ke depan. (***)
