Polemik kepemilikan empat pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara akhirnya menemui titik akhir. Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan bahwa keempat pulau yang sebelumnya diperebutkan tersebut secara sah masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo Putuskan Empat Pulau Sengketa Masuk Wilayah Aceh
(Diperbarui: 19 Juni 2025)
SW
Ghallaby Zasy
Rusdimedia.com
Keputusan ini diumumkan dalam pertemuan resmi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, yang turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Ketua DPR RI, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sekretaris Negara.
Dalam konferensi pers usai pertemuan, Bobby Nasution menyampaikan apresiasi atas penyelesaian sengketa yang berlangsung cepat dan mengedepankan prinsip kebersamaan serta kearifan sejarah.
“Pertama tentu kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada kami, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Aceh,” ujar Bobby di Istana Kepresidenan, Selasa (17/6/2025).
Bobby mengakui bahwa berdasarkan dokumen historis dan peta resmi pemerintah, keempat pulau tersebut memang masuk wilayah Aceh. Ia merujuk pada dokumen sejak tahun 1992, dengan dasar peta topografi 1978.
“Sesuai dengan sejarahnya, catatannya, dokumennya, dan sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Mendagri, empat pulau ini sejak tahun 1992 berdasarkan peta yang digunakan, berada dalam wilayah Aceh,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bobby mengungkapkan bahwa dirinya dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah menandatangani surat resmi terkait batas wilayah kedua provinsi. Ia menyampaikan bahwa langkah ini penting demi kejelasan administrasi dan menjaga hubungan harmonis antara masyarakat dua daerah bertetangga tersebut.
“Baru hari ini saya dan Pak Gubernur Aceh menandatangani surat tentang batas-batas wilayah,” kata Bobby.
Ia juga menyinggung bahwa selama kurun waktu sejak 1992 hingga kini, belum ada pejabat yang secara formal menetapkan batas tersebut, hingga akhirnya pada 2025 disepakati dan diteken oleh kedua gubernur.
Gubernur Sumatera Utara itu turut mengimbau masyarakat, khususnya di wilayahnya, untuk tidak terprovokasi oleh narasi-narasi negatif yang beredar di media sosial atau ruang publik terkait keputusan ini.
“Aceh adalah tetangga kita. Jangan mau terhasut, jangan terbawa gorengan. Apa pun kondisinya hari ini, saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, mari kita hormati dan hentikan segala bentuk provokasi,” tegas Bobby.
Ia menekankan bahwa keputusan ini bukan hanya soal Sumatera Utara dan Aceh, tetapi menyangkut kepentingan yang lebih besar, yaitu keutuhan bangsa dan negara.
Empat pulau yang menjadi objek sengketa ini sebelumnya sempat memicu polemik karena klaim administratif yang tumpang tindih antara dua provinsi. Pemerintah pusat akhirnya turun tangan untuk memfasilitasi penyelesaian secara konstitusional dan damai.
Dengan keputusan Presiden Prabowo, serta penandatanganan surat batas wilayah oleh kedua gubernur, konflik administratif ini kini resmi berakhir. Pemerintah berharap langkah ini menjadi model dalam menyelesaikan persoalan wilayah lainnya di Indonesia secara damai dan berdasar hukum. (***)
