Wagub Lampung Dorong Pembangunan Rendah Karbon dan Tangguh Bencana dalam Penyusunan RPJMD 2025-2029

Bandar Lampung – Senin, 14 April 2025 — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan pentingnya integrasi pembangunan rendah karbon, ketahanan iklim, dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2025–2029. Hal tersebut disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Sidang Utama Politeknik Negeri Lampung (Polinela), yang menjadi bagian strategis dalam penyusunan RPJMD.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menekankan bahwa RPJMD kali ini memiliki peran krusial sebagai pijakan awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Masa ini disebut sebagai periode “Penguatan Pondasi Transformasi” yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan menuju Visi Gubernur Lampung 2025–2030: “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.”

“RPJMD ini akan sangat berperan dalam mendukung pencapaian Asta Cita pembangunan nasional. Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan program prioritas nasional seperti pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM,” ujar Jihan dikutip dari laman lampungprov.go.id.

Tiga Pilar Pembangunan Menuju Indonesia Emas

Wagub Jihan memaparkan bahwa visi Lampung Emas akan diwujudkan melalui Tiga Cita, yakni:

Mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Lampung, sebagai provinsi dengan kekayaan sumber daya alam dan letak strategis sebagai gerbang Pulau Sumatera, disebut memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan.

Namun, di balik potensi tersebut, Lampung masih menghadapi tantangan besar. Pertumbuhan ekonomi yang belum sejalan dengan rata-rata nasional, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum maksimal, serta persoalan lingkungan dan kebencanaan yang terus mengintai, menjadi sorotan utama dalam forum diskusi tersebut.

Tantangan Iklim dan Ancaman Bencana

Diskusi FGD ini juga menyinggung dampak nyata dari perubahan iklim yang dirasakan masyarakat Lampung. Peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir, menjadi alarm bagi pemangku kebijakan.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2024, delapan kabupaten di Provinsi Lampung dikategorikan sebagai daerah rawan banjir tahunan. Gangguan terhadap aktivitas masyarakat dan sektor pertanian akibat banjir menjadi bukti nyata perlunya respons kebijakan yang lebih tangguh dan terencana.

Wagub Jihan turut menyoroti Triple Planetary Crisis (TPC) — yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi — sebagai tantangan global yang tak dapat dihindari. Ia menekankan bahwa Lampung harus merespons dengan perencanaan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap ancaman masa depan.

Komitmen Polinela dan Kolaborasi Lintas Sektor

Dalam forum tersebut, Direktur Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Sarono, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Provinsi menjadikan institusinya sebagai tuan rumah FGD. Ia menegaskan komitmen Polinela dalam mencetak sumber daya manusia unggul melalui fasilitas vokasi dan pendidikan yang mencakup sektor pertanian, peternakan, pariwisata, hingga kopi.

Sarono juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan yang adaptif terhadap tantangan lingkungan dan perubahan iklim.

Sinergi Menuju Arah Pembangunan Lampung yang Berkelanjutan

Wagub Lampung menegaskan, “Penyelenggaraan diskusi ini sangat penting sebagai wadah untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Kita harus memastikan bahwa arah pembangunan Lampung lima tahun ke depan mampu menjawab tantangan zaman dan berpihak kepada generasi masa depan.”

Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, institusi pendidikan, dunia usaha, masyarakat, hingga media massa, untuk bersatu dalam mewujudkan pembangunan Lampung yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Diskusi ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif, serta memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan dalam merancang RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029 sebagai bagian dari upaya strategis menuju Indonesia Emas 2045. (***)