Kepolisian Sektor Kawasan Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara (Sulut), menangkap seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial Oz, yang diduga merupakan anggota jaringan perdagangan orang lintas negara yang beroperasi di bawah kedok perusahaan scam di Phnom Penh, Kamboja.
WNI Diduga Terlibat Jaringan Scam di Kamboja Ditangkap
(Diperbarui: 31 Mei 2025)
SW
Ghallaby Zasy
Rusdimedia.com
Oz, yang tercatat sebagai warga Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, diamankan sesaat setelah tiba di Bandara Internasional Sam Ratulangi pada Jumat (30/5/2025). Penangkapan ini dilakukan sebagai hasil kerja sama antara Kepolisian Daerah Sulut dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
Kasubnit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulut, AKBP Paulus Palamba, SE, mengungkapkan bahwa Oz diduga bekerja sebagai Human Resource Development (HRD) di perusahaan scam tersebut, dan terlibat aktif dalam membujuk WNI yang sebelumnya diselamatkan dan berada di bawah perlindungan KBRI di Kamboja untuk kembali bekerja di perusahaan ilegal itu.
“Dari hasil penyelidikan awal, Oz diduga kuat terlibat dalam aktivitas jual-beli WNI kepada dan dari perusahaan scam. Ia memegang peran penting dalam jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas negara,” ujar Paulus.
Menurut informasi, bujukan Oz berhasil membuat beberapa WNI kembali bergabung ke perusahaan scam tempat ia bernaung. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan manipulasi terhadap korban TPPO.
Saat ini, Oz telah diamankan oleh Unit Renakta Polda Sulut untuk menjalani pemeriksaan intensif. Polisi menyatakan bahwa proses hukum akan dijalankan secara transparan dan sesuai prosedur.
“Langkah cepat ini merupakan bagian dari sinergi antarinstansi untuk menyelamatkan WNI dari jaringan perdagangan orang. Kami akan terus mendalami kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak terkait, baik di dalam maupun luar negeri,” tegas AKBP Paulus.
Polda Sulut dan BP3MI menegaskan komitmennya dalam memberantas perdagangan orang serta memastikan perlindungan maksimal terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban praktik eksploitasi di luar negeri. (***)
