Saluran Whatsapp Gratis Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan angka garis kemiskinan (GK) di Indonesia per September 2024. Dalam laporan terbarunya, BPS menetapkan nilai garis kemiskinan sebesar Rp 595.242 per kapita per bulan, meningkat 2,11% dibandingkan data Maret 2024 yang berada di angka Rp 582.932.
Garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran individu untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non-makanan agar tidak tergolong sebagai penduduk miskin. BPS menyusun indikator ini sebagai acuan penting untuk menilai kondisi sosial ekonomi masyarakat secara nasional.
Kepala BPS menyebutkan bahwa kenaikan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk inflasi pangan, harga energi, dan tekanan ekonomi global yang berimbas pada daya beli masyarakat Indonesia, terutama kelompok rentan.
Garis Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
Dalam laporan rinci, BPS juga memaparkan data garis kemiskinan berdasarkan wilayah:
- Perkotaan: Rp 615.763 per kapita per bulan (naik dari Rp 601.871 pada Maret 2024)
- Perdesaan: Rp 566.655 per kapita per bulan (naik dari Rp 556.874 pada Maret 2024)
Peningkatan ini mengindikasikan adanya tekanan ekonomi yang merata, baik di wilayah urban maupun rural.
Indikator Tambahan Penanda Kelas Ekonomi
Selain pengeluaran, terdapat indikator lain yang kerap digunakan untuk menilai posisi ekonomi masyarakat, salah satunya berdasarkan jenis pekerjaan. Menurut CEO Salarship, Nathan Brunner, jenis pekerjaan seseorang kerap mencerminkan posisi mereka dalam struktur ekonomi.
Beberapa jenis pekerjaan yang umumnya dikategorikan dalam ekonomi kelas bawah atau pekerja kerah biru, antara lain:
- Pelayan restoran
- Sopir truk
- Pegawai ritel
- Pekerja manufaktur
- Petugas kebersihan dan jasa
Sebaliknya, pekerjaan dengan jabatan manajerial atau keahlian khusus biasanya mencerminkan posisi ekonomi kelas menengah ke atas, seperti:
- Manajer perusahaan
- Spesialis IT
- Dokter dan tenaga medis
- Pengacara
- Analis keuangan
“Anda dianggap berada di kelas menengah jika bekerja dalam posisi manajerial atau pekerjaan spesialis,” ujar Brunner.
Konteks Sosial Ekonomi dan Tantangan Pemerintah
Kenaikan angka garis kemiskinan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Meski pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di jalur positif, namun dampak dari ketidakpastian global dan tekanan harga kebutuhan pokok menyebabkan sebagian masyarakat mengalami penurunan kesejahteraan.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan telah merancang beberapa program bantuan sosial tambahan untuk menanggulangi lonjakan beban pengeluaran rumah tangga berpenghasilan rendah.
Beberapa langkah strategis yang telah dan tengah dilakukan pemerintah antara lain:
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- Subsidi bahan pokok untuk masyarakat miskin
- Program pemberdayaan ekonomi di daerah tertinggal dan desa
- Perluasan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja informal
Analis ekonomi menyebutkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya menjaga laju pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif.
“Tanpa pemerataan hasil pembangunan, akan terus terjadi ketimpangan antara kelompok kelas bawah dan menengah atas,” ujar Dr. Farah Lestari, ekonom dari Universitas Indonesia.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, akses pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja formal sebagai kunci keluar dari jebakan kemiskinan struktural.
Kenaikan garis kemiskinan menjadi alarm penting bagi pemangku kebijakan untuk terus memperbaiki sistem perlindungan sosial dan memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Dalam jangka panjang, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia. (***)
