Saluran Whatsapp Gratis Upaya diplomasi ekonomi pemerintah Indonesia dalam beberapa bulan terakhir belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Amerika Serikat tetap memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap sejumlah produk asal Indonesia, meskipun pemerintah telah menawarkan skema kerja sama senilai 34 miliar dolar AS, mencakup pembelian produk pertanian dan energi dari Negeri Paman Sam.
Situasi berpotensi memburuk setelah Indonesia resmi bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Presiden AS Donald Trump menilai BRICS sebagai koalisi anti-Amerika, dan kini muncul sinyal penambahan tarif sebesar 10 persen lagi atas produk Indonesia, sebagai bentuk respons atas langkah tersebut.
Pemerintah Masih Menunggu Hasil Final
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan bahwa pemerintah masih menunggu kepastian hasil negosiasi yang tengah berlangsung.
“Itu kan sudah disebut ya oleh Pak Trump, tapi kita masih lihat ini. Namanya negosiasi kan belum tahu hasilnya. Nanti kita lihat saja dari Pak Menko (Airlangga),” ujar Febrio kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (9/7/2025).
Pemerintah mengklaim masih membuka ruang dialog dengan otoritas perdagangan dan fiskal AS untuk menurunkan atau meninjau ulang tarif yang dikenakan.
Ekonom Nilai Diplomasi Gagal
Namun, sejumlah pengamat menilai kondisi ini menunjukkan kegagalan diplomasi dagang Indonesia terhadap AS. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa pemerintah tidak berhasil menunjukkan hasil konkret dari negosiasi, dan justru menghadapi risiko tambahan tarif karena faktor geopolitik.
“Indonesia ini masalahnya kan Trump baru saja mengumumkan kena tarif 32 persen, kemudian Indonesia gabung BRICS itu tambahannya 10 persen. Jadi bisa sampai kena tarif 42 persen. Ini kan berarti enggak ada kemajuan dari sisi negosiasi,” ujar Bhima.
Bhima menilai bahwa langkah Indonesia masuk BRICS sebetulnya bisa menjadi peluang untuk memperkuat diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara anggota lainnya. Namun, ia juga memperingatkan bahwa tekanan dari pasar tradisional seperti AS bisa berdampak besar terhadap struktur perdagangan nasional, terutama untuk sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, hingga produk karet dan elektronik ringan.
Risiko dan Tantangan Baru
Pengenaan tarif hingga 42 persen akan menjadi beban berat bagi pelaku industri nasional yang selama ini menjadikan pasar Amerika sebagai tujuan ekspor utama. Selain itu, kekhawatiran meningkat terhadap potensi turunnya daya saing produk Indonesia di pasar global akibat tekanan tarif dan sentimen geopolitik yang menguat.
Sejumlah pelaku usaha di sektor manufaktur dan pertanian mulai menyuarakan kekhawatiran, mengingat beberapa kontrak dagang berisiko batal akibat kenaikan tarif ini. Mereka meminta agar pemerintah segera mengambil langkah konkret, termasuk membentuk tim khusus lintas kementerian untuk melakukan lobi intensif ke Washington DC dan menjajaki insentif dagang alternatif dengan anggota BRICS.
Harapan dari BRICS
Meski demikian, sebagian kalangan melihat masuknya Indonesia ke dalam BRICS sebagai momentum strategis untuk membangun aliansi perdagangan baru yang tidak terlalu bergantung pada AS dan Uni Eropa. Dengan Tiongkok dan India sebagai dua raksasa ekonomi dunia dalam BRICS, Indonesia bisa membuka akses pasar yang lebih besar untuk komoditas unggulan nasional.
Namun, para ahli menyarankan agar langkah ini tetap disertai strategi mitigasi terhadap risiko sanksi atau hambatan dagang dari negara-negara Barat.
“Diversifikasi pasar ekspor itu penting, tapi bukan berarti kita harus meninggalkan pasar lama. Diplomasi dagang yang seimbang dan cerdas perlu diperkuat, apalagi di tengah tensi geopolitik global saat ini,” ujar Bhima.
Pemerintah Indonesia kini berada dalam posisi yang menantang: di satu sisi harus menjaga hubungan ekonomi dengan AS, namun di sisi lain ingin memperluas pengaruhnya di kancah ekonomi global melalui BRICS. Hasil dari strategi ini akan sangat menentukan arah kebijakan perdagangan dan daya tahan industri nasional ke depan. (***)
