Saluran Whatsapp Gratis Survei yang dilakukan oleh Kontan mengungkapkan penurunan signifikan dalam Indeks Keyakinan CEO Indonesia atau Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) pada kuartal III 2025. Indeks ini tercatat berada di level 3,01, posisi terendah sejak masa pandemi Covid-19, menandai penurunan lima kuartal berturut-turut sejak kuartal ketiga 2024.
Survei yang dilakukan selama Juni 2025 terhadap puluhan CEO dari berbagai sektor industri ini menunjukkan bahwa meski para pimpinan perusahaan masih memiliki rasa optimisme, keyakinan mereka terhadap prospek ekonomi nasional terus menyusut.
Gejolak Global dan Pelemahan Daya Beli Jadi Pemicu
Penurunan keyakinan ini disebut dipicu oleh beberapa faktor eksternal yang tak bisa dihindari. Perang dagang global yang mulai mencuat kembali sejak April 2025 dan konflik geopolitik Iran-Israel di Timur Tengah menjadi dua penyebab utama yang mendorong ketidakpastian ekonomi.
Selain itu, pelemahan daya beli masyarakat dibanding kuartal sebelumnya memperburuk situasi. Kombinasi tekanan eksternal dan penurunan permintaan domestik membuat pelaku industri mulai menahan diri untuk ekspansi dan investasi baru.
Celios: Waspada Risiko PHK Massal
Menanggapi hasil survei tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa lesunya kepercayaan CEO menandakan tidak hanya konsumen yang mengalami tekanan, namun juga dunia usaha yang mulai melambat dalam aktivitas produksinya.
“Dari sisi permintaan melemah, bahkan dari sisi pasokan atau dari sisi perusahaan itu banyak yang melakukan penundaan ekspansi,” ujar Bhima saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/7/2025).
Bhima menambahkan, jika situasi ini terus berlanjut, maka konsekuensi yang paling nyata adalah berkurangnya pembelian bahan baku, penurunan aktivitas produksi, hingga penurunan rekrutmen tenaga kerja. Akibatnya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal sangat mungkin terjadi, baik di sektor pemasok maupun industri pengolahan.
Seruan untuk Respons Pemerintah
Bhima menegaskan, kondisi saat ini membutuhkan respon aktif dari pemerintah, terutama dalam mengatasi risiko fiskal dan perlindungan sosial.
“Kalau situasi terus memburuk, maka penerimaan pajak akan semakin turun,” jelasnya. “Dari sisi pemerintah juga harus mengeluarkan belanja perlindungan sosial lebih besar,” imbuh Bhima.
Menurutnya, belanja negara perlu diarahkan untuk menahan laju pelemahan ekonomi. Ia juga menyarankan agar pemerintah segera mengidentifikasi sektor padat karya yang terdampak paling parah dari dua tekanan utama: pelemahan daya beli dan kebijakan tarif tinggi AS di bawah pemerintahan Donald Trump.
Sektor Padat Karya dalam Sorotan
Bhima menilai bahwa sektor tekstil, alas kaki, elektronik ringan, dan manufaktur berisiko tinggi terhadap perlambatan ekonomi saat ini. Keputusan pemerintah AS yang tetap memberlakukan tarif 32 persen atas produk Indonesia dan ancaman tambahan 10 persen karena keanggotaan BRICS, memperparah beban pelaku industri dalam negeri.
“Pemerintah harus menyiapkan contingency plan, termasuk insentif fiskal atau pembebasan pajak bagi sektor yang paling terdampak. Jangan sampai keterlambatan respons berujung pada krisis tenaga kerja,” tegas Bhima.
Jalan Keluar
Dalam situasi yang menantang ini, para analis menyarankan agar pemerintah menempuh langkah-langkah strategis seperti:
-
Stimulus fiskal yang tepat sasaran ke sektor-sektor rentan,
-
Reformasi regulasi investasi agar pelaku industri tetap bergairah,
-
Diversifikasi pasar ekspor, terutama memanfaatkan peluang di negara-negara BRICS,
-
Penguatan bantuan sosial dan perlindungan tenaga kerja untuk menahan dampak PHK massal.
Penurunan ICCI menjadi indikator kuat bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi belum sepenuhnya stabil. Jika tidak segera ditangani, bukan hanya dunia usaha yang terpukul, namun juga masyarakat yang berisiko kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Pemerintah dituntut bergerak cepat untuk memastikan arah kebijakan yang adaptif dan solutif di tengah guncangan ekonomi global. (***)
