Pemerintah Siapkan Dana Darurat untuk Bencana Sumatra, Menkeu Purbaya Tegaskan Komitmen Cepat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kesiapan pemerintah pusat dalam menyediakan dana darurat untuk menangani dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Pernyataan tersebut disampaikan di sela acara Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu (29/11/2025).

Pemerintah Siap Salurkan Anggaran Darurat

Di tengah kondisi bencana yang menuntut respons cepat, Purbaya memastikan bahwa Kementerian Keuangan siap mengalirkan dana cadangan ketika dibutuhkan. “Saya bukan bidang itu. Tapi, kalau saya disuruh bayar, saya bayar, gitu aja,” ujarnya ketika dimintai keterangan terkait mekanisme pendanaan bencana. Meski mengakui belum memahami secara rinci aturan mengenai Dana Bersama atau Pooling Fund Bencana (PFB), Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menunda upaya penanganan dampak bencana yang terjadi di Sumatra.

Mekanisme PFB Jadi Sorotan

Pendanaan inovatif PFB sendiri telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021. Skema ini dirancang untuk memperkuat ketahanan fiskal pemerintah dalam menghadapi berbagai risiko bencana. Mengutip informasi resmi dari Kementerian Keuangan, PFB memungkinkan strategi pendanaan bencana dikelola lebih efektif melalui kombinasi alokasi APBN/APBD dan mekanisme pemindahan risiko kepada pihak ketiga, termasuk melalui skema asuransi atas aset pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan pendanaan bencana tidak hanya bergantung pada anggaran tahunan. Sistem ini diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak serta memberikan perlindungan lebih baik kepada kelompok rentan.

Dorongan Penetapan Status Darurat Nasional