Prabowo Instruksikan Penambahan 100 Lokasi Sekolah Rakyat Baru, Total Menjadi 200 Titik

Presiden Prabowo menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk program Sekolah Rakyat, menjadikan total 200 titik sekolah yang akan dibuka secara bertahap mulai Agustus hingga September 2025. Inisiatif ini bertujuan menekan angka anak tidak sekolah yang masih tinggi di berbagai daerah.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Robben Rico, dalam Rapat Kerja Nasional Forum Nasional Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025 di Hotel Grand Mercure, Jumat (20/6). Robben menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat adalah gagasan langsung dari Presiden Prabowo, bukan program Kemensos semata, namun memerlukan dukungan penuh dari seluruh pihak.

“Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, bukan program Kementerian Sosial, tapi kemudian perlu didukung dan di-support oleh Bapak-Ibu sekalian,” ujar Robben.

Latar Belakang dan Data Angka Putus Sekolah

Program ini lahir dari keprihatinan Presiden terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingginya angka anak tidak sekolah. Tercatat 227 ribu anak usia SD belum dan tidak sekolah, 499 ribu anak di jenjang SMP, dan sekitar 3,4 juta anak usia SMA tidak bisa atau belum pernah sekolah.

Robben menyoroti bahwa kendala utama anak-anak putus sekolah bukan pada biaya operasional sekolah yang sejatinya gratis, melainkan pada biaya pendukung seperti transportasi dan seragam. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bahkan mengungkapkan 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi, dengan tren peningkatan setiap tahun di semua jenjang pendidikan.

Merespons kondisi ini, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan, yang memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam mengatasi masalah ini. “Beliau memerintahkan kepada kita semuanya untuk sama-sama berkolaborasi,” tegas Robben.

Strategi Implementasi dan Konsep Boarding School

Untuk tahap awal, 100 titik lokasi rintisan telah ditetapkan dan akan memulai pembelajaran pada Juli 2025. Sebanyak 100 lahan dengan luas minimal 6,3 hingga 10 hektare juga telah diusulkan dan siap dibangun mulai Agustus mendatang. Konsep pembangunan ini akan menyerupai SMA Taruna Nusantara, dengan fasilitas SD, SMP, dan SMA yang 100 persen dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selama masa rintisan, pemerintah akan menggunakan skema pinjam pakai gedung Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan maupun Pemerintah Daerah (Pemda) selama satu tahun. Gedung-gedung ini akan direnovasi dan dikembalikan dalam kondisi layak guna.

“Tahun depan insyaallah yang di tempat rintisan ini akan kemudian pindah ke tempat yang dibangun oleh Bapak Presiden,” jelas Robben.

Instruksi penambahan 100 sekolah rintisan baru, yang disampaikan langsung oleh Presiden dari Rusia, akan memanfaatkan BLK di seluruh Indonesia, sehingga total Sekolah Rakyat mencapai 200 titik. Penambahan lokasi ini akan digunakan sebagai Sekolah Rakyat rintisan ke-101 hingga ke-200, yang dijadwalkan dibuka pada tahun ajaran 2025-2026.

Sekolah Rakyat akan beroperasi dengan sistem boarding school atau sekolah berasrama, memadukan pendidikan formal nasional dengan penguatan karakter dan literasi digital. Selain itu, siswa juga akan menerima pelatihan keterampilan guna mempersiapkan mereka menyambut “generasi emas” Indonesia pada tahun 2045.

“Anak-anak ini juga diberikan pendidikan keterampilan supaya kemudian nanti 20 tahun lagi saat mencapai tahun 2045 target Indonesia emas tercapai,” kata Robben.

Dampak Sosial Ekonomi dan Dukungan Pemerintah Daerah

Program ini tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga siswa. Orang tua siswa akan diberdayakan melalui program pemberdayaan, dan rumah tidak layak huni milik mereka juga akan diperbaiki.

Dukungan pemerintah daerah memegang peran krusial dalam keberhasilan program ini. Hingga saat ini, 357 provinsi, kabupaten, dan kota telah bergabung. Namun, Robben mengimbau Pemda yang belum bergabung untuk segera berpartisipasi.