Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut telah membuka jutaan lapangan kerja baru di seluruh Indonesia. Dari satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saja, dibutuhkan sedikitnya 47 relawan untuk menjalankan operasional harian. Dengan jumlah SPPG yang telah beroperasi mencapai sekitar 21.000 unit, program ini diperkirakan menyerap langsung 987.000 tenaga kerja.
Jumlah tersebut berpotensi terus bertambah apabila seluruh dapur SPPG di berbagai daerah telah beroperasi penuh.
Efek Domino ke UMKM dan Jutaan Pekerja Tidak Langsung
Dampak penyerapan tenaga kerja tidak berhenti di dapur. Berdasarkan pendalaman Tim Investigasi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), setiap SPPG rata-rata melibatkan sekitar 15 pemasok dari kalangan UMKM, seperti produsen tahu, tempe, telur asin, hingga sayuran.
Untuk memenuhi kebutuhan pasokan tersebut, UMKM disebut membutuhkan tambahan 3 hingga 5 tenaga kerja baru. Dengan estimasi 22.000 SPPG dan 15 pemasok per dapur, program ini dinilai telah menghidupkan sekitar 40.000 UMKM.
“15 ribu menjadi hampir satu juta tenaga kerja terserap. 15 ribu menjadi, kurang lebih, kalau satu SPPG 15 supplier, sekarang ada 22 ribu. Kita sudah bisa menghidupkan mungkin 40 ribu UMKM. Yang tadinya tidak mempekerjakan orang, sekarang bisa mempekerjakan 3 sampai 5 orang. Yang tidak langsung berapa? 3 sampai 4 juta bisa kita serap,” ujar Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, di Purwakarta awal pekan ini.
Nanik menyebut anggaran Rp15 ribu per porsi MBG yang kerap menjadi sorotan di media sosial, justru memiliki dampak ekonomi berlapis hingga ke akar rumput.
Filosofi Awal Program MBG
Dalam kegiatan Pemberdayaan Warga Binaan Lapas Menjadi Petani Lokal untuk mendukung MBG di Desa Cileunca, Kecamatan Bojong Kanda, Kabupaten Purwakarta, Nanik menjelaskan bahwa gagasan MBG telah dirintis Presiden Prabowo Subianto jauh sebelum menjabat.
“Presiden Prabowo tidak ingin ada satu anak Indonesia pun yang tidak bisa makan,” ujarnya.
Ia menegaskan program tersebut bukan sekadar janji kampanye, melainkan lahir dari keprihatinan terhadap persoalan gizi dan ketimpangan akses pangan anak-anak Indonesia.
Pemerintah juga memilih menyalurkan bantuan dalam bentuk makanan langsung, bukan uang tunai. Menurut Nanik, pengalaman bantuan sosial sebelumnya menunjukkan distribusi uang tidak selalu efektif untuk kebutuhan gizi anak.
“Kalau uang diberikan ke orang tua, nanti malah habis dipakai beli rokok, main judol, bayar kredit, sementara makanan anak-anak mereka kurang,” katanya.
Pengawasan Ketat Operasional Dapur SPPG
Selain aspek ekonomi, BGN menekankan pentingnya tata kelola dan disiplin operasional di setiap dapur SPPG. Nanik mengingatkan para Kepala SPPG agar bertanggung jawab penuh terhadap proses memasak hingga distribusi makanan ke sekolah.
“Kepala SPPG harus mengawasi proses memasak di dapur hingga distribusi. Jangan hanya Pengawas Gizi saja yang bekerja sampai begadang setiap hari,” tegasnya.
Sistem pembagian jam kerja juga diatur ketat. Pengawas Keuangan bertugas pada siang hari untuk memastikan laporan anggaran dan pencatatan pembelian bahan sesuai prosedur. Sementara pada sore hingga malam hari, bahan pangan yang datang harus dicek bersama Pengawas Gizi, Asisten Lapangan, dan Jurutama Masak.
Pengecekan meliputi harga, kuitansi, kesesuaian menu, serta kualitas bahan baku. Nanik menekankan agar pengelola tidak ragu menolak bahan yang tidak layak.
“Kalau dari awal sudah ketahuan kualitasnya jelek, tidak segar, bau, jangan takut untuk menolak. Kalau ada mitra yang mengintervensi, laporkan saya. Akan saya suspend,” ujarnya.
Setelah proses pengecekan selesai dan bahan dinyatakan layak, pengawasan berlanjut hingga proses memasak dini hari dan distribusi ke sekolah keesokan harinya. Kepala SPPG juga diminta rutin mengunjungi sekolah penerima manfaat untuk meminta umpan balik dan memberikan edukasi gizi.
Dorongan Kemandirian Petani Karamba
Dalam kunjungan ke Waduk Cirata, Purwakarta, Nanik juga menyoroti nasib pekerja karamba jaring apung yang kini sebagian besar bukan lagi pemilik usaha.
Data Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat mencatat terdapat lebih dari 86.000 karamba di Waduk Cirata, melebihi daya dukung ideal sekitar 21.792 unit. Banyak petani menjual karamba mereka akibat kerugian karena mahalnya pakan dan kematian ikan massal.
“Sedih juga kalau begini… saya kira punya dia… ternyata pekerja,” kata Nanik saat berdialog dengan salah satu pekerja karamba.
Ia meminta Wakil Bupati Purwakarta untuk membantu para pekerja tersebut kembali menjadi pemilik usaha melalui akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank pemerintah.
Hasil budidaya ikan mereka, menurut Nanik, dapat dipasok ke dapur-dapur SPPG sebagai bagian dari rantai pasok MBG.
Dengan skema tersebut, MBG tidak hanya menyasar perbaikan gizi anak sekolah, tetapi juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal yang memperkuat sektor UMKM, pertanian, perikanan, dan peternakan secara berkelanjutan. (***)
