Bupati Indramayu mengungkapkan keprihatinannya atas hilangnya 196 unit kendaraan dinas roda empat milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu. Temuan mengejutkan itu memicu penyelidikan serius yang kini melibatkan Kejaksaan Negeri Indramayu.
196 Mobil Dinas Pemkab Indramayu Hilang, Bupati Lucky Hakim: “Ini Uang Rakyat, Bukan Sekadar Angka”
(Diperbarui: 2 Mei 2025)
SW
Ghallaby Zasy
Rusdimedia.com
Pernyataan tersebut disampaikan Lucky Hakim saat apel kendaraan dinas yang digelar di Sport Center Indramayu belum lama ini. Dalam keterangannya melalui akun Instagram resminya pada Kamis (1/5), Lucky menekankan pentingnya penataan dan pendataan aset negara secara transparan.
“Kami ingin memastikan seluruh kendaraan dinas terdata dengan baik, dalam kondisi layak, dan digunakan sesuai peruntukannya. Ini bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Kendaraan dinas merupakan bagian penting dalam mendukung pelayanan publik,” ujarnya.
Menurutnya, hilangnya ratusan kendaraan tersebut bukan hanya soal kelalaian administratif, melainkan berpotensi menjadi kerugian negara dalam jumlah fantastis. Lucky memperkirakan, dengan asumsi satu unit mobil senilai Rp 300 juta, total kerugian bisa mencapai hampir Rp 60 miliar.
“Ini bukan sekadar angka, ini adalah uang rakyat. Masyarakat berhak tahu ke mana kendaraan-kendaraan ini menghilang,” tegasnya.
Bupati juga memperingatkan bahwa jika terbukti ada unsur penyalahgunaan, maka akan ada konsekuensi hukum dan administratif bagi pihak-pihak terkait.
“Kendaraan dinas adalah milik rakyat yang wajib dirawat dan digunakan dengan bijak,” tambahnya.
Pihak Kejaksaan Negeri Indramayu disebut telah mulai menelusuri jejak kendaraan-kendaraan yang tidak tercatat keberadaannya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk membuka semua data terkait, guna mendorong akuntabilitas dan penegakan hukum.
Hingga kini, Pemkab Indramayu belum merinci secara publik siapa saja pihak yang diduga terlibat dalam hilangnya aset tersebut. Namun, proses pendataan dan penelusuran terus berjalan, seiring dengan meningkatnya desakan publik untuk pengungkapan secara transparan. (***)
