Musisi sekaligus anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani, akhirnya buka suara dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada keluarga besar marga Pono. Klarifikasi itu disampaikan setelah dirinya dinyatakan bersalah oleh Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas ucapan yang dinilai tidak pantas dalam sebuah diskusi publik.
Ahmad Dhani Minta Maaf ke Keluarga Marga Pono usai Diputus Bersalah oleh MKD DPR RI
(Diperbarui: 7 Mei 2025)
SW
Ghallaby Zasy
Rusdimedia.com
Permintaan maaf tersebut disampaikan Dhani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), di hadapan sejumlah awak media.
“Saya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya keluarga marga Pono. Mohon maaf atas slip of the tongue yang terjadi dalam acara diskusi hak cipta di Hotel Artotel waktu itu,” ujar Ahmad Dhani.
Pernyataan Dhani itu merespons polemik yang timbul setelah dirinya memplesetkan nama marga “Pono” menjadi “porno” dalam forum diskusi. Ucapan tersebut memicu protes keras, termasuk dari musisi Rayen Pono, yang kemudian melaporkan Dhani ke MKD DPR RI dan Bareskrim Polri.
Ahmad Dhani menegaskan tidak ada unsur kesengajaan dalam ucapannya dan menyebut kejadian itu sebagai murni kekeliruan dalam berbicara. “Seumur hidup saya, dari lahir sampai umur 53 tahun, saya tidak pernah merendahkan atau menistakan marga siapa pun baik dari darah biru maupun bukan. Itu murni keseleo lidah,” ujar pentolan grup musik Dewa 19 itu.
Dhani juga menambahkan bahwa dalam konteks keseluruhan diskusi, tidak ada niatan menghina. Namun ia menyadari bahwa ucapannya telah menyinggung pihak tertentu, dan oleh karena itu ia memilih untuk bertanggung jawab dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
“Semua yang hadir di jumpa pers di Hotel Artotel tahu bahwa saat itu tidak ada niat menghina. Tapi karena sudah terjadi, saya jalani dan saya minta maaf,” pungkasnya.
Polemik ini menjadi pengingat bagi para pejabat publik akan pentingnya menjaga ucapan, terlebih dalam forum terbuka yang menyangkut sensitivitas identitas dan budaya masyarakat. (***)
