Saluran Whatsapp Gratis Bank Indonesia (BI) akan meluncurkan layanan Payment ID pada 17 Agustus 2025 mendatang. Inisiatif ini menjadi bagian dari peta jalan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025–2030, yang bertujuan memperkuat sistem pembayaran nasional yang terintegrasi, aman, dan transparan.
Payment ID akan menjadi identifikasi unik berbasis gabungan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kode ID lainnya untuk setiap individu pengguna sistem pembayaran. Kode ini akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mencatat seluruh aktivitas transaksi keuangan seseorang, mulai dari belanja ritel, e-wallet, rekening bank, hingga kartu kredit.
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, dalam pernyataannya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat (18/7), menegaskan pentingnya inovasi ini dalam mendorong akuntabilitas keuangan nasional.
“Payment ID akan menjadi fondasi dari sistem pembayaran yang transparan dan bertanggung jawab. Ini adalah langkah penting dalam menghadirkan sistem keuangan yang sehat dan inklusif,” ujar Dudi.
Integrasi Menyeluruh Transaksi Keuangan
Melalui Payment ID, seluruh aktivitas keuangan individu akan dapat terintegrasi secara menyeluruh dan terekam dalam satu sistem yang dapat diakses oleh otoritas yang berwenang. Hal ini diharapkan akan memudahkan analisis perilaku finansial pengguna dan memperkuat sistem pengawasan perbankan.
“Kami bisa tahu berapa besar pengeluaran seseorang, apakah ia punya utang, bahkan apakah ia terlibat dalam aktivitas finansial berisiko seperti pinjaman daring,” kata Dudi.
Menurutnya, Payment ID dapat menjadi alternatif atau pelengkap dari sistem penilaian kredit konvensional seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK.
“Jika disetujui, bank akan dapat mengakses seluruh transaksi keuangan orang tersebut, termasuk di luar bank bersangkutan. Ini jauh lebih akurat dibandingkan sistem penilaian konvensional seperti SLIK,” tegasnya.
Keamanan Data dan Privasi Jadi Perhatian
Kendati menjanjikan efisiensi dan keakuratan dalam penilaian keuangan, penerapan Payment ID juga memunculkan kekhawatiran publik terhadap keamanan data dan privasi.
Namun BI memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dikelola dalam Payment ID akan mengikuti prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang ketat. Penggunaan data hanya dilakukan dengan persetujuan pengguna, dan akses hanya diberikan kepada lembaga keuangan yang memiliki otorisasi.
“Seluruh proses akan diawasi dan diuji oleh regulator agar tidak disalahgunakan. Kepercayaan publik adalah kunci,” ungkap Dudi.
Dorong Inklusi Keuangan
Peluncuran Payment ID juga diharapkan mendorong inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan karena tidak memiliki histori kredit. Dengan sistem ini, seseorang yang aktif bertransaksi secara digital melalui e-wallet, misalnya, tetap dapat memperoleh penilaian kredit yang layak.
“Ini membuka peluang akses pembiayaan yang lebih besar bagi UMKM, pekerja informal, dan masyarakat di daerah tertinggal,” ujar Dudi.
Bagian dari Transformasi Digital Nasional
Langkah ini merupakan bagian dari transformasi digital nasional di sektor keuangan yang diusung pemerintah melalui kerja sama antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan pelaku industri teknologi finansial (fintech).
Peluncuran resmi Payment ID akan dilakukan secara simbolis pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Acara tersebut rencananya akan dihadiri oleh Presiden RI, Gubernur BI, Menteri Keuangan, dan pemimpin lembaga keuangan nasional.
Dengan kehadiran Payment ID, diharapkan ekosistem pembayaran Indonesia semakin inklusif, transparan, dan responsif terhadap tantangan era digital. (***)
