BPK Temukan Pemborosan Subsidi Pupuk Rp2,92 Triliun di PT Pupuk Indonesia

Lebih lanjut, BPK mencatat bahwa produsen dengan biaya produksi lebih rendah justru lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pupuk nonsubsidi. Kebijakan ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan berpotensi merugikan keuangan negara. Atas temuan ini, BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia agar memberikan teguran dan arahan tegas kepada jajaran direksi, khususnya Direktur Utama dan Direktur Pemasaran perusahaan pelat merah tersebut.

“Direksi PT Pupuk Indonesia tidak cermat dalam menetapkan alokasi pupuk subsidi kepada anak perusahaan, dan dinilai telah melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” tegas BPK.

Pemborosan ini menjadi sorotan serius mengingat subsidi pupuk merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam mendukung sektor pertanian nasional. Efisiensi dan akuntabilitas dalam penyaluran subsidi menjadi penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani, bukan justru menjadi beban keuangan negara. (***)