Industri teknologi finansial (fintech) pendanaan di Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dengan maraknya fenomena gagal bayar pinjaman online (pinjol) secara massal. Ribuan orang diduga sengaja tidak membayar utang pinjol setelah terpengaruh ajakan dari kelompok-kelompok tertentu di media sosial.
Fenomena Gagal Bayar Pinjol Meningkat, Diduga Dipicu Ajakan di Media Sosial
SW
Ghallaby Zasy
Rusdimedia.com
Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar, mengungkapkan bahwa ada sejumlah akun dan komunitas yang secara aktif menyebarkan konten berisi dorongan untuk tidak membayar utang, tersebar di berbagai platform seperti YouTube, Facebook, Instagram, hingga TikTok.
“Ada kelompok gagal bayar itu, jumlahnya banyak. Member mereka di Facebook bisa mencapai ratusan ribu. Ini sangat merugikan dan mengganggu industri kami,” ujar Entjik dalam keterangannya, Rabu (17/6).
Menurut Entjik, ajakan tersebut tidak hanya membuat orang nekat mengajukan pinjaman tanpa niat untuk membayar, tetapi juga memengaruhi peminjam yang sebelumnya beritikad baik, hingga akhirnya memutuskan untuk menolak pelunasan secara sadar.
“Yang lebih banyak itu justru orang yang memang sudah pinjam, tapi kemudian mengikuti ajakan untuk tidak bayar. Mereka ganti nomor, blokir penagih, dan menghindar. Itu jelas pola yang diajarkan oleh kelompok-kelompok ini,” jelasnya.
Kelompok-kelompok tersebut diduga memberikan panduan atau strategi untuk menghindari kewajiban membayar utang, termasuk memutus kontak, mengganti identitas digital, hingga memanfaatkan celah hukum dalam regulasi pinjaman daring.
Fenomena ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap keberlanjutan industri pinjol di Indonesia. AFPI dan para pelaku usaha fintech mendesak pihak berwenang untuk menindak akun-akun media sosial yang menyebarkan konten bermuatan provokatif dan menyesatkan.
“Kalau ini terus dibiarkan, bisa mengganggu sistem pembiayaan digital kita. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal integritas dan keberlangsungan sektor ekonomi digital,” tegas Entjik.
Pihak AFPI menyatakan akan berkoordinasi dengan Kominfo dan aparat penegak hukum untuk melacak dan menindak pelaku penyebaran ajakan gagal bayar secara sistematis.
Imbauan kepada Masyarakat
AFPI mengimbau masyarakat untuk tetap memegang prinsip tanggung jawab finansial dalam bertransaksi secara digital. Pinjaman online, kata Entjik, adalah solusi keuangan yang sah, namun harus disertai dengan kesadaran dan komitmen untuk membayar kembali sesuai perjanjian.
“Jangan mudah terprovokasi ajakan yang merugikan. Gagal bayar bukan hanya merugikan industri, tapi juga bisa berdampak buruk bagi catatan keuangan pribadi seseorang,” tutupnya.
Fenomena gagal bayar pinjol secara massal mencerminkan kompleksitas dinamika ekonomi digital di tengah kemudahan akses pinjaman. Namun, tetap diperlukan literasi keuangan yang lebih kuat agar masyarakat tidak terjebak pada narasi menyesatkan dan berujung pada kerugian jangka panjang. (***)
