Ketegangan politik dan keamanan meningkat tajam di Los Angeles menyusul keputusan Presiden Donald Trump untuk mengerahkan 700 marinir aktif ke kota tersebut, Senin (9/6/2025). Langkah ini langsung memicu kemarahan dari pejabat negara bagian California yang menyebut tindakan itu sebagai “ilegal, gila, dan diktator.”
Ketegangan Memuncak, Trump Kerahkan 700 Marinir ke Los Angeles
(Diperbarui: 10 Juni 2025)
SW
Ghallaby Zasy
Rusdimedia.com
Seorang pejabat senior pemerintahan AS mengonfirmasi kepada AFP bahwa marinir dari Kamp Pendleton akan dikerahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap gedung-gedung pemerintah dan agen federal di wilayah Los Angeles. Jumlah pasukan yang semula dilaporkan sebanyak 500 personel diperbarui menjadi 700 marinir, yang akan “terintegrasi secara mulus” dengan Garda Nasional yang telah lebih dulu diterjunkan ke kota tersebut sejak Sabtu lalu.
Namun, pengerahan pasukan ini dilakukan tanpa persetujuan dari Gubernur California Gavin Newsom, yang berasal dari Partai Demokrat. Dalam sebuah pernyataan tegas melalui platform X, Newsom menyebut tindakan Trump sebagai pengambilalihan ilegal terhadap komando Garda Nasional, dan menegaskan bahwa pihaknya akan menggugat pemerintah federal.
“Ini persis seperti yang diinginkan Donald Trump. Ia menyulut api dan secara ilegal mengambil alih kendali Garda Nasional. Kami akan menuntutnya,” tulis Newsom.
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, turut mengecam pengerahan militer tersebut. Dalam pernyataan resminya, ia menyebut langkah pemerintahan Trump sebagai upaya menciptakan kekacauan yang disengaja, dan menegaskan bahwa kota Los Angeles tidak membutuhkan intervensi semacam itu.
“Saya tidak ingin masyarakat terjebak dalam kekacauan yang saya yakini sengaja diciptakan oleh pemerintahan ini tanpa alasan yang jelas,” kata Bass.
Keputusan Trump ini memperuncing konflik antara pemerintah pusat dan negara bagian, serta menimbulkan kekhawatiran atas militerisasi urusan sipil. Kritik keras datang dari berbagai pihak yang menilai pengerahan pasukan militer aktif ke wilayah domestik—tanpa persetujuan otoritas lokal—merupakan pelanggaran prinsip federalisme dan dapat mencederai demokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, Gedung Putih belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dasar hukum pengerahan pasukan tersebut. Sementara itu, situasi di lapangan di Los Angeles dilaporkan masih kondusif, meski dipenuhi protes yang meluas terhadap kebijakan presiden. (***)
