KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 Era Menag Yaqut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan penyelidikan awal atas dugaan praktik korupsi dalam penentuan kuota ibadah haji tahun 2024 yang terjadi di era Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Penyelidikan ini merupakan respons atas laporan dari sejumlah pihak, termasuk Front Pemuda Anti Korupsi (FPAK). Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi hal tersebut pada Kamis (19/6/2025). “Ya, benar,” ujar Asep saat dikonfirmasi awak media, namun ia menolak memberikan detail lebih lanjut karena proses penyelidikan masih bersifat tertutup. Sumber internal menyebutkan bahwa sejumlah pihak telah dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan, terutama dalam distribusi kuota haji tambahan yang diduga tidak sesuai ketentuan. Koordinator FPAK, Rahman Hakim, mengatakan bahwa laporan terhadap dugaan penyimpangan kuota haji telah diajukan ke Gedung Merah Putih KPK sejak 1 Agustus 2024. Ia menuding adanya pengalihan kuota haji yang tidak semestinya, namun menolak menyebutkan siapa saja pihak yang terlibat. “Pihak KPK melalui Direktorat Pengaduan dan Layanan Pelaporan Masyarakat (PLPM) meminta agar kami melengkapi berkas dan data pendukung agar proses bisa berlanjut ke tahap penyidikan,” jelas Rahman. Hingga berita ini diturunkan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas belum memberikan pernyataan resmi terkait penyelidikan KPK tersebut. Sebelumnya, DPR RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk menyelidiki berbagai persoalan dalam penyelenggaraan haji 2024. Salah satu yang menjadi sorotan adalah alokasi kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Kementerian Agama menyatakan kuota tambahan dibagi secara seimbang, 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Namun, anggota Pansus Haji Marwan Jafar menyanggah klaim tersebut. “Informasi dari pihak Arab Saudi menyebutkan mereka tidak pernah menentukan pembagian seperti itu,” tegas Marwan. Ia juga memaparkan sejumlah dugaan pelanggaran lain, seperti:

• Kualitas buruk makanan katering di pemondokan jemaah
• Dugaan permainan antara penyedia katering dan oknum Kemenag
• Sebanyak 3.503 jemaah haji khusus diberangkatkan tanpa antrean, padahal seharusnya baru bisa berangkat pada 2031

DPR menilai Kementerian Agama cenderung lebih mementingkan keuntungan finansial dibandingkan pelayanan bagi jemaah haji. Sayangnya, Menag Yaqut beberapa kali tidak menghadiri panggilan resmi dari Pansus Haji. Dalam proses finalisasi laporan Pansus, sejumlah anggota dewan mengungkapkan adanya dugaan intervensi yang menyebabkan rekomendasi akhir kehilangan substansi penting. “Awalnya sudah cukup tajam, tapi mendadak pagi tadi berubah. Banyak kalimat dan poin penting diganti agar terdengar lebih halus,” kata Marwan Jafar di Gedung DPR RI, 24 September 2024. Meskipun laporan tersebut tetap merekomendasikan pelibatan aparat penegak hukum, banyak pihak menilai redaksinya terlalu lunak dan tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar hukum dalam pengusutan lebih lanjut. Kini, dengan masuknya kasus ini ke ranah penyelidikan KPK, publik menantikan langkah tegas dari lembaga antirasuah dalam mengungkap potensi korupsi di balik penyelenggaraan ibadah yang menjadi kewajiban suci umat Islam tersebut. (***)