Usulan Pembatasan Satu Akun Medsos per Orang Tuai Respons Beragam

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyebut usulan ini patut diapresiasi, tetapi menekankan pentingnya pendekatan literasi dibanding hukum. “Bagus, pendekatan literasi. Prinsipnya semua wajib bertanggung jawab. Tapi mesti dilakukan dengan pendekatan kesadaran, jangan hukum. Berkaca dari hoaks, langkah ini bisa jadi kolaborasi, dengan intelijen juga mengawal ruang maya,” kata Mardani. PKS berharap penerapan usulan tersebut mampu meminimalkan penyebaran berita palsu dan menjaga ekosistem digital yang sehat.

PKB Ingatkan Kebebasan Berekspresi

Sementara itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengingatkan agar usulan ini tidak membatasi kebebasan berpendapat. Menurutnya, media sosial bukan hanya ruang berekspresi, tetapi juga wadah ekonomi digital bagi UMKM. “Tujuan menciptakan ruang digital sehat patut diapresiasi. Tetapi tentu harus mendengarkan aspirasi masyarakat agar tidak menimbulkan kegaduhan dan ketidakpercayaan publik. Kita mendukung penertiban akun palsu, tapi kebebasan berpendapat tetap harus dijaga,” kata Daniel. Daniel menegaskan, PKB mendukung langkah menyehatkan ekosistem media sosial, namun regulasi yang diterapkan perlu menjamin fondasi demokrasi.

Polemik Berlanjut

Usulan pembatasan satu akun per orang ini menambah daftar panjang wacana penertiban media sosial di Indonesia. Dukungan datang dengan alasan efektivitas memberantas buzzer dan hoaks, sementara kritik mengemuka karena khawatir akan membatasi hak berekspresi masyarakat. Meski demikian, diskursus publik yang berkembang menunjukkan satu hal: urgensi menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab semakin mendesak di tengah derasnya arus informasi tanpa filter di media sosial. (***)