Saluran Whatsapp Gratis Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, mengaku terkejut setelah menerima laporan terkait maraknya praktik prostitusi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyatakan keprihatinannya dan berjanji akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan serius.
“Waduh, masa iya (banyak PSK)?” ujar Cak Imin saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (7/7/2025).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebutkan bahwa informasi tersebut sangat memprihatinkan, mengingat IKN seharusnya menjadi simbol peradaban baru yang bersih, tertib, dan teratur. Ia bahkan menyatakan akan segera turun langsung ke lapangan untuk mengecek kebenaran laporan yang berkembang di masyarakat.
“Waduh, gawat, gawat, gawat, kok bisa gawat gitu. Wah, ini harus dicek ini, harus dicek,” tegas Cak Imin.
Satpol PP Ungkap Praktik Prostitusi Online
Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mengungkap adanya aktivitas prostitusi daring (online) yang terjadi di wilayah sekitar kawasan IKN, khususnya di Kecamatan Sepaku.
Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara, Bagenda Ali, menyampaikan bahwa informasi awal berasal dari laporan masyarakat serta pemerintah desa setempat.
“Ada laporan praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN yang disampaikan masyarakat dan pemerintah desa,” ungkap Bagenda kepada media, seperti dikutip dari Antara, Minggu (25/5).
Bagenda menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan selama tiga bulan terakhir untuk memantau aktivitas tersebut. Meski dilakukan secara daring, praktik ini tetap berdampak terhadap lingkungan sosial masyarakat yang tinggal di sekitar IKN.
“Kami sudah lakukan pantauan sejak tiga bulan lalu terkait laporan adanya praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN,” jelasnya.
Komitmen Pemerintah
Menanggapi hal ini, Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan segera mengoordinasikan langkah dengan instansi terkait, termasuk Satpol PP, aparat kepolisian, dan otoritas IKN, guna memastikan kawasan IKN bebas dari praktik menyimpang yang dapat merusak citra pembangunan nasional.
Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat lokal dalam memberikan informasi dan menjaga lingkungan dari aktivitas ilegal. Pemerintah, kata Cak Imin, akan memberikan perhatian khusus terhadap aspek sosial dalam pembangunan IKN, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tidak terjerumus dalam praktik-praktik menyimpang.
“Kita tidak hanya membangun fisik, tapi juga membangun moral, sosial, dan budaya. Jangan sampai IKN menjadi tempat subur bagi praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan,” tuturnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tengah menyiapkan tim verifikasi lapangan guna mengumpulkan data dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait penanggulangan prostitusi di sekitar kawasan IKN. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menjaga marwah dan tujuan mulia dari pembangunan Ibu Kota Nusantara. (***)
