Pemerintah Korea Selatan bergerak cepat menghadapi krisis politik dan ekonomi menyusul pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol. Kementerian Keuangan Korea Selatan mengumumkan akan menggelar rapat darurat harian untuk membahas langkah-langkah penyelamatan ekonomi negara di tengah ketidakstabilan politik yang memanas.
Krisis Politik Korea Selatan: Pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol dan Langkah Darurat Ekonomi
(Diperbarui: 14 Desember 2024)
SW
Ghallaby Zasy
Rusdimedia.com
#image_title
Pemakzulan Presiden Yoon, yang disetujui oleh mayoritas parlemen melalui voting pada Sabtu (14/12), menjadi puncak dari protes terhadap kebijakan darurat militer yang diberlakukan awal pekan ini. Tugas-tugas kepresidenan Yoon kini dilimpahkan kepada Perdana Menteri Han Duck-soo.
Dalam pernyataannya, Yoon menyampaikan pengunduran dirinya dengan nada optimistis. “Meski saya sekarang harus mengundurkan diri untuk sementara waktu, perjalanan menuju masa depan tak boleh berhenti,” ujarnya seperti dikutip dari Reuters.
Rapat Darurat Ekonomi Dimulai
Menteri Keuangan Choi Sang-mok dijadwalkan memimpin rapat ekonomi pertama pada Minggu (15/12) sore. Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh para pembuat kebijakan ekonomi tertinggi, termasuk gubernur Bank of Korea serta pimpinan Komisi Jasa Keuangan dan Layanan Pengawas Keuangan.
Juru bicara Kementerian Keuangan menegaskan bahwa diskusi ini akan menjadi bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar di tengah ketidakpastian politik. “Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan ekonomi tetap berjalan stabil meski kondisi politik sedang bergejolak,” ungkapnya kepada media lokal Yonhap News Agency.
Ekonomi Korea Selatan dalam Ketidakpastian
Sejak pemberlakuan darurat militer, pasar keuangan Korea Selatan mengalami gejolak. Kekhawatiran investor meningkat, sementara nilai won terhadap dolar AS melemah. Situasi ini diperparah oleh ketidakpastian politik setelah pemakzulan Presiden Yoon.
Menteri Perdagangan Inkyo Cheong telah mengambil langkah untuk meredam kekhawatiran pelaku bisnis asing, terutama dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan dengan Kamar Dagang Amerika di Korea (AMCHAM) pekan lalu, Cheong menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas iklim investasi.
“Pemerintah akan mengimplementasikan kebijakan yang telah direncanakan tanpa penundaan untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan asing,” kata Cheong. Ia juga berterima kasih atas kontribusi AMCHAM dalam mendukung perekonomian lokal.
Dorongan Kerja Sama Ekonomi dengan AS
Pada pertemuan dengan AMCHAM, kedua pihak membahas strategi untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Ketua AMCHAM, James Kim, menyarankan pemerintah untuk mencabut sejumlah peraturan di sektor tenaga kerja, pajak, dan ekonomi digital demi meningkatkan daya saing Korea Selatan sebagai pusat ekonomi di Asia Pasifik.
Selain itu, Cheong mengungkapkan rencana untuk menjalin diskusi serupa dengan kelompok lobi bisnis dari Uni Eropa dan Jepang. Langkah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing di tengah perombakan rantai pasokan global yang sedang berlangsung.
Langkah Ke Depan
Pemakzulan Presiden Yoon membawa tantangan besar bagi pemerintah Korea Selatan. Di satu sisi, stabilitas politik menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik dan pelaku ekonomi. Di sisi lain, langkah-langkah konkret dibutuhkan untuk mengatasi gejolak pasar dan memastikan kelangsungan investasi asing.
Dengan rapat harian yang melibatkan para pemimpin ekonomi, pemerintah Korea Selatan berupaya menunjukkan bahwa mereka tetap fokus pada stabilitas ekonomi meski di tengah situasi politik yang penuh tantangan. Namun, hanya waktu yang akan membuktikan apakah langkah-langkah ini cukup untuk mengembalikan kepercayaan dan menjaga perekonomian tetap stabil. (***)
