Saluran Whatsapp Gratis Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kepercayaan pemerintah terhadap integritas data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pernyataan ini merespons sejumlah keraguan dari publik dan kalangan ekonom terhadap capaian tersebut.
“Ya, kita selama ini menggunakan BPS. Jadi BPS tentunya menjelaskan mengenai datanya, metodologinya, dan sumber informasinya. Kita tetap percaya BPS,” ujar Sri Mulyani kepada awak media di Kompleks Istana Negara, Rabu (6/8).
Ia menambahkan, pemerintah selalu menggunakan data BPS dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi, termasuk indikator konsumsi rumah tangga yang menjadi komponen penting dalam pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
“Kita lihat semua indikator berdasarkan BPS. Data mengenai rumah tangga juga dari mereka. Jadi saya rasa BPS tetap berpegang pada integritas dari datanya,” imbuhnya.
BPS Klaim Gunakan Standar Internasional
Menanggapi pertanyaan serupa, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa lembaganya mengikuti standar internasional dalam penyusunan dan publikasi data. Ia menyebut, seluruh data pendukung pertumbuhan ekonomi telah diperiksa dan memenuhi kelayakan.
“Kan ada standar internasional,” kata Amalia singkat.
Ketika ditanya soal mengapa realisasi pertumbuhan 5,12 persen jauh di atas konsensus ekonom dan analis, Amalia hanya menjawab bahwa semua data pendukung telah lengkap dan akurat.
“Data-data pendukungnya sudah oke. Sudah semua. Pendukungnya sudah mantap lah itu,” tegasnya.
Celios Sebut Ada Kejanggalan dalam Data Pertumbuhan
Namun, di sisi lain, sejumlah pihak mempertanyakan validitas angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, bahkan menyebut laporan tersebut penuh kejanggalan.
“Pengumuman pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 penuh kejanggalan dan tanda tanya publik. Saya tidak percaya data yang disampaikan mewakili kondisi ekonomi yang sebenarnya,” tegas Huda dalam keterangannya.
Menurut Huda, ada tiga poin krusial yang perlu dicermati:
- Anomali Pasca Ramadan dan Lebaran: Biasanya, kuartal Ramadan dan Idulfitri mendorong konsumsi tinggi. Namun, angka pertumbuhan kuartal II justru tercatat lebih tinggi dari periode sebelumnya, yang menurutnya tidak logis.
- Industri Pengolahan Tidak Sinkron dengan PMI: Data BPS menyebut pertumbuhan sektor industri pengolahan mencapai 5,68 persen. Namun, Purchasing Managers’ Index (PMI) justru berada di bawah angka 50 sepanjang April hingga Juni, menandakan kontraksi sektor tersebut. Di saat bersamaan, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) tercatat meningkat 32 persen secara tahunan.
- Konsumsi Rumah Tangga Dipertanyakan: Meski konsumsi rumah tangga disebut menjadi penyumbang terbesar PDB, indeks keyakinan konsumen mengalami penurunan dari 121,1 pada Maret menjadi 117,8 pada Juni. Artinya, ada indikasi melemahnya belanja masyarakat.
“BPS seharusnya menjadi badan yang mengedepankan data akurat dan transparan, tanpa intervensi pemerintah. Penjelasan metodologi secara detail sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik,” pungkas Huda.
Tuntutan Transparansi dan Klarifikasi
Meski pemerintah menyatakan dukungan penuh terhadap BPS, tekanan publik untuk keterbukaan metode perhitungan data ekonomi tetap tinggi. Ke depan, langkah BPS dalam merespons kritik dan memberikan penjelasan teknis secara komprehensif akan menjadi penentu kredibilitas lembaga statistik nasional ini.
Dengan capaian pertumbuhan ekonomi 5,12 persen di tengah berbagai tantangan global dan domestik, perdebatan mengenai akurasi data resmi pun tak terhindarkan. Namun, satu hal yang pasti, transparansi dan komunikasi yang terbuka tetap menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. (***)
