Saluran Whatsapp Gratis Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi mengumumkan kesepakatan dagang terbaru dengan Vietnam pada Rabu waktu setempat. Namun, pengumuman tersebut langsung memicu kebingungan di kalangan ekonom dan analis perdagangan global lantaran minimnya rincian perjanjian yang dipublikasikan.
Dalam pernyataannya, Trump menetapkan tarif baru sebesar 20% untuk produk yang langsung dikirim dari Vietnam ke Amerika Serikat. Selain itu, ia mengumumkan tarif lebih tinggi—sebesar 40%—untuk barang-barang yang berasal dari negara lain namun dikirim ke AS melalui Vietnam, atau yang dikenal dengan praktik transshipment.
Vietnam Dituding Jadi Pintu Belakang Barang China
Langkah ini diyakini sebagai strategi untuk membendung masuknya barang-barang China yang selama ini menggunakan Vietnam sebagai jalur alternatif guna menghindari tarif tinggi dari AS. Praktik transshipment disebut telah banyak dimanfaatkan oleh produsen China sejak perang dagang pertama dimulai pada masa jabatan awal Trump.
Penasihat perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro, bahkan menyebut sekitar sepertiga dari ekspor Vietnam merupakan barang yang sebenarnya berasal dari China. Dalam wawancaranya di Fox News, Navarro menyebut Vietnam sebagai “koloni komunis China”, pernyataan yang memantik kontroversi di kalangan diplomatik.
Tantangan Penegakan dan Definisi Produk Asli
Penerapan kebijakan baru ini menuai pertanyaan besar soal bagaimana Vietnam akan menegakkan peraturan tersebut. “Kalau tarif 40% hanya berlaku untuk transshipment murni—barang dari China yang hanya lewat pelabuhan Vietnam tanpa perakitan lokal—dampaknya bagi Vietnam tidak akan besar,” ujar Frederic Neumann, Kepala Ekonom Asia di HSBC Bank kepada CNBC.
Namun, skenario akan berbeda jika tarif tersebut diterapkan untuk produk Vietnam yang mengandung komponen dari China, meski hanya sedikit. “Jika bahkan hanya kandungan kecil dari China sudah dikenai tarif, maka gangguannya akan sangat signifikan,” tambah Neumann.
Dan Wang dari Eurasia Group juga menyoroti ketidakjelasan sistem sertifikat asal barang (rules of origin) yang akan digunakan. “Beban ini sepertinya akan jatuh pada otoritas Vietnam untuk menentukan ambang batas kandungan China dalam produk mereka,” katanya.
Vietnam Terdampak Tapi Juga Diuntungkan?
Vietnam tercatat mengalami lonjakan surplus dagang terhadap AS dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Biro Sensus AS menunjukkan surplus Vietnam meningkat drastis dari kurang dari USD 40 miliar pada 2018 menjadi USD 123,5 miliar pada tahun lalu.
Tren tersebut sebagian besar didorong oleh relokasi pabrik-pabrik China ke Vietnam. Namun dengan kebijakan tarif baru ini, keuntungan strategis Vietnam dalam rantai pasok global dapat terancam.
Efek Domino ke Negara Asia Tenggara Lain
Kesepakatan dengan Vietnam ini mengikuti pola kesepakatan serupa yang telah dibuat dengan Inggris dan China, menjadikan Vietnam sebagai negara ketiga yang mendapatkan semacam “kelonggaran dagang” dari Trump. Analis menilai kesepakatan ini bisa menjadi acuan penting bagi negara-negara Asia Tenggara lain yang sedang bernegosiasi dengan AS.
Batas waktu 90 hari untuk jeda pemberlakuan tarif baru dari Trump akan berakhir pada 9 Juli. Sejumlah negara kini berlomba menjalin kesepakatan sebelum tarif “resiprokal” tersebut diterapkan penuh.
“Banyak negara sedang menimbang antara eksposur terhadap pasar AS dan China, serta seberapa besar aktivitas transshipment yang mereka miliki, untuk menentukan langkah negosiasi berikutnya,” jelas Lynn Song, Kepala Ekonom China di ING.
China Merespons, Tapi Belum Bertindak
Tiongkok merespons kesepakatan tersebut dengan pernyataan hati-hati. Kementerian Perdagangan China mengatakan sedang melakukan “penilaian” terhadap perjanjian itu dan mendesak negara lain untuk tidak mencari keuntungan dari kesepakatan dengan AS yang bisa merugikan kepentingan China.
“Beijing mungkin melihat bahwa Washington menggunakan negosiasi tarif untuk menekan negara ketiga agar menjauhi China dalam rantai pasok,” kata Stephen Olson, mantan negosiator perdagangan AS.
Kendati begitu, menurut para analis, Beijing kemungkinan besar belum akan mengambil tindakan konkret dalam waktu dekat dan akan menunggu hingga detail kesepakatan lebih jelas.
“Langsung membalik meja hanya karena satu kesepakatan dengan Vietnam bukan langkah yang bijak,” ujar Song dari ING.
Tarik-Ulur dengan China Masih Berlanjut
Sementara itu, AS dan China dalam beberapa hari terakhir juga tampak mencoba meredakan ketegangan. Washington telah mencabut larangan ekspor terhadap sejumlah komponen strategis seperti etana, perangkat lunak desain chip, dan suku cadang mesin jet. Di sisi lain, Beijing mempercepat proses izin ekspor untuk logam tanah jarang.
Kerangka kesepakatan dagang antara kedua negara yang dicapai di London bulan lalu masih berlaku hingga pertengahan Agustus, dengan tarif atas barang China masih di kisaran 55%.
Namun, menurut Nick Marro dari Economist Intelligence Unit, tarif 40% pada produk China kemungkinan akan tetap diberlakukan secara selektif untuk menghindari perusahaan memindahkan kembali produksi ke China—hal yang bertentangan dengan tujuan utama Trump dalam membatasi kapasitas industri negeri tirai bambu. (***)
