Saluran Whatsapp Gratis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera melakukan perbaikan terhadap berbagai fasilitas yang rusak akibat aksi demonstrasi berujung anarkistis di sejumlah daerah beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kerusakan yang dibiarkan terlalu lama dapat menimbulkan trauma bagi masyarakat.
“Jangan menimbulkan, dibiarkan [fasilitas yang rusak] karena itu akan membuat trauma publik. Jadi segera dilakukan perbaikan dan kalau yang memerlukan waktu yang lama, tutup (areanya ditutupi),” ujar Tito kepada awak media usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Sumber Anggaran Perbaikan
Tito menjelaskan, biaya perbaikan dapat diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, jika anggaran daerah tidak mencukupi, opsi lain yang bisa ditempuh adalah melalui gotong royong masyarakat maupun hibah. “Kalau nanti APBD-nya kesulitan, ya bisa melalui mekanisme hibah. Misalnya hibah dari pemerintah provinsi, dari kabupaten lain yang lebih mampu anggaran fiskalnya kuat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pemerintah pusat juga tidak menutup kemungkinan ikut membiayai perbaikan. Saat ini, koordinasi tengah dilakukan untuk memetakan daerah mana yang mampu melakukan perbaikan secara mandiri dan mana yang memerlukan bantuan pusat. Pemerintah juga masih menghitung total kerugian secara nasional. “Kita belum menghitung secara nasional. Belum. Sedang dalam proses penghitungan,” tambah Tito.
Jaga Aktivitas Ekonomi
Di luar upaya perbaikan, Mendagri menekankan agar pemda tetap memastikan kegiatan ekonomi berjalan normal. Ia mengingatkan bahwa terhentinya roda ekonomi akan berdampak langsung pada masyarakat. “Jangan kita kemudian kegiatan ekonomi terhenti karena akan terdampak kepada masyarakat semua,” ujarnya.
Tito mencatat, sejak 25 Agustus 2025 aksi penyampaian pendapat berlangsung di berbagai daerah. Meski sebagian berjalan damai, beberapa aksi justru menimbulkan kerusakan akibat tindakan anarkistis.
Instruksi Lanjutan untuk Pemda
Selain memperbaiki fasilitas, Tito meminta pemda segera menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas kondisi terkini di wilayah masing-masing. Dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi juga diharapkan digencarkan untuk meredakan ketegangan. Ia bahkan mendorong pemda menggelar kegiatan yang menghadirkan kedamaian, seperti doa bersama lintas masyarakat.
Tak hanya itu, Tito juga menekankan pentingnya menggencarkan program pro rakyat, seperti pasar murah dan penyaluran bantuan sosial. Sebaliknya, kegiatan seremonial yang dinilai sebagai pemborosan diminta untuk ditunda. Para pejabat, termasuk keluarga mereka, diingatkan agar tidak menampilkan kemewahan berlebihan di tengah situasi saat ini. “Tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan ke depan, laksanakan secara sederhana,” tegasnya.
Larangan Perjalanan Luar Negeri
Mendagri juga menginstruksikan penundaan persetujuan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah. Ia menekankan bahwa seluruh kepala daerah, khususnya di wilayah rawan, harus tetap berada di daerah masing-masing guna mengendalikan situasi bersama Forkopimda.
Dengan langkah cepat dan koordinasi yang solid, pemerintah berharap stabilitas sosial dan ekonomi tetap terjaga, serta masyarakat bisa kembali merasa aman pasca insiden anarkistis tersebut. (***)
