Saluran Whatsapp Gratis Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berencana mengakui kemerdekaan Palestina di hadapan Sidang Majelis Umum PBB pada September 2025 mendatang.
Dalam keterangannya, Sudarnoto menyebut langkah Macron sebagai sinyal penting dari negara Barat yang mulai menolak penjajahan dan menyuarakan dukungan atas kedaulatan Palestina. “Saya sangat menghargai sikap Prancis yang dinyatakan oleh Presiden Macron untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ini adalah langkah penting negara Barat/Eropa sebagai negara yang kemudian menolak penjajahan sebagaimana yang dilakukan oleh Israel,” ujarnya, Senin (28/7).
Sudarnoto menekankan bahwa kemerdekaan Palestina hanya bisa terwujud apabila Israel menarik seluruh pasukannya dari wilayah Palestina dan menghentikan agresi militer terhadap Gaza. Ia pun mendesak Macron dan negara-negara Eropa lainnya untuk tidak gentar menghadapi tekanan dari Israel maupun Amerika Serikat.
“Saya sungguh berharap Prancis dan negara-negara Eropa lain tetap konsisten memegang teguh pembelaan terhadap Palestina. Jangan goyah karena dikecam oleh Israel dan Amerika,” tambahnya. Ia bahkan memperingatkan kemungkinan tekanan dan ancaman serius dari dua negara tersebut, namun meminta Macron agar tetap tegas dan tidak mundur.
Tak hanya kepada Prancis, Sudarnoto juga menyerukan negara-negara Muslim untuk mengambil langkah konkret dan berani dalam mendukung kemerdekaan Palestina. “Indonesia pun perlu bersama Prancis dan semua negara pembela Palestina untuk memperkuat diplomasi total dan intensif agar Israel mundur, membuka blokade, dan memuluskan bantuan kemanusiaan. Palestina harus merdeka, dan Gaza perlu direkonstruksi,” tegasnya.
Sementara itu, rencana Macron menuai kecaman dari Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyebut langkah Macron sebagai “keputusan sembrono” yang menurutnya hanya akan memperkuat propaganda Hamas dan menghambat proses perdamaian.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengecam keras rencana Prancis tersebut. Menurutnya, pengakuan atas negara Palestina adalah bentuk hadiah bagi terorisme dan berpotensi menjadikan wilayah itu sebagai basis ancaman baru dari Iran. “Negara Palestina dalam kondisi seperti ini akan menjadi landasan peluncuran untuk memusnahkan Israel — bukan untuk hidup damai berdampingan,” kata Netanyahu.
Kontroversi yang menyelimuti keputusan Macron menunjukkan betapa sensitif dan kompleksnya isu Palestina-Israel di panggung politik internasional. Namun, bagi MUI dan banyak pihak lainnya, langkah Macron dianggap sebagai momen penting untuk mendorong keadilan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. (***)
